Translate

Senin, 27 Juni 2016

Jika Kebijakan Anti Dumping Dicabut Maka Negara Akan Kolap

Dumping dicabut negara akan kolap
Indonesia Anti Dumping

      Peningkatan impor baja China menyebabkan produsen baja lokal di seluruh dunia mengalami kerugian akibat adanya dugaan dumping. Menanggapi hal ini produsen baja di Amerika Serikat, Uni Eropa, Korea, Australia, Malaysia, Thailand, dan India telah meminta bantuan pada pemerintahnya guna mendapatkan kebijakan perlindungan perdagangan. Dumping sangat merugikan, bahkan bisa membuat ekonomi suatu negara menjadi kolap. Kebijakan anti dumping sangat penting untuk melindungi produk lokal dari produk impor yang melakukan kecurangan (Unfair Trade). Sebut saja Pemerintah Amerika Serikat yang berani menaikkan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) untuk produk Cold Roll Coil (CRC) hingga 522%, kebijakan menaikkan Bea Masuk Anti Dumping ini bahkan mencapai lima kali lipat. Di Indonesia CRC biasa dimanfaatkan untuk pabrik seng, pipa, galvanis, sinalum, dan gavalum. Tidak dapat dibayangkan jika kebijakan anti dumping sampai dicabut, negara sebesar Amerika pun bisa terancam kolap. Selain di negara Paman Sam, kebijakan anti dumping ini juga berlaku di Uni Eropa. Saat ini Uni Eropa juga telah menerapkan bea masuk baja impor sebesar 14%-16%, dan sedang berupaya untuk memberlakukan pengenaan pajak yang lebih tinggi pada produk dumping.
"Negara-negara maju selalu memproteksi industri bajanya dari gempuran produk baja impor."
Tetangga kita Malaysia juga akan segera menetapkan pajak anti dumping yang nilainya berkisar 3,06% dan 23,78% bagi produk Cold Rolled Coil (CRC) yang diimpor dari China, Korea Selatan dan Vietnam. Malaysia bahkan mengeluarkan kebijakan untuk mensubsidi harga gas dari Petronas hingga 25% untuk industri baja di negaranya. Begitupun dengan Pemerintah India yang terus membatasi arus masuk baja impor di tengah melimpahnya pasokan global. India telah memperketat keran impor sejak Juni 2015 dan memberlakukan harga impor minimum untuk baja, hasilnya Impor baja di India berhasil turun ke level terendah dalam 3 bulan terakhir pada Januari 2016.
Negara-negara maju diseluruh dunia senantiasa memberikan perlindungan bagi industri bajanya dari praktek dumping dan derasnya produk impor. Di Indonesia sendiri saat ini pasar domestik kita juga tengah dibanjiri oleh produk baja impor khususnya produk baja China. Sebagai dampak dari belum pulihnya ekonomi negeri tirai bambu tersebut, China sebagai negara eksportir dan produsen baja terbesar didunia saat ini sedang mengalami kelebihan pasokan serta membanjiri Asia Tenggara. Hal ini mengakibatkan harga baja di pasar Internasional terus merosot, bahkan hingga dibawah biaya produksi. Imbasnya industri baja nasional juga menjadi semakin tergerus. Selain China, baja impor di Indonesia juga masuk dari Jepang, Korsel, dan Vietnam. Baja impor yang berasal dari Jepang dan Korsel masuk di pasar domestik kita untuk Flat Product baik itu Hot Rolled Coil (HRC) maupun Cold Rolled Coil (CRC), dan baja impor China banyak masuk dalam bentuk long product, sedangkan Vietnam dengan produk baja hilir. Perlu adanya sistem proteksi dari internal negara untuk melindungi baja di sektor hulu salah satunya adalah pemberlakuan tarif perlindungan seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Jika kebijakan anti dumping ini dicabut bahkan dapat membuat negara menjadi kolap, kepentingan industri baja lokal harus dilindungi oleh pemerintah.

      Industri baja adalah induk dari industri lainnya dan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia. Tidak berlebihan jika sektor ini disebut sebagai Mother of Industries dan merupakan industri strategis. Industri baja menjadi pemasok utama kebutuhan bahan-bahan baku vital untuk pembangunan nasional di berbagai bidang mulai dari infrastruktur (pembangunan jalan, bandara, rangka gedung, jembatan, rel kereta api, jaringan listrik & telekomunikasi), produksi barang modal (mesin-mesin pabrik serta material pendukung dan suku cadangnya), alat transportasi (otomotif, kapal laut, kereta api), manufaktur (elektronik, permesinan, turbin dan pembangkit), hingga persenjataan (tank, kapal perang, senjata api). Industri baja merupakan pondasi dari kekuatan nasional, hal ini juga yang mendasari mantan Presiden Soekarno dalam mencanangkan Proyek Besi Baja Trikora pada tahun 1960 silam (cikal bakal PT Krakatau Steel Persero) yang bertujuan guna meletakkan dasar industri nasional yang tangguh.
Tidak ada satupun negara besar didunia yang tidak membangun industri baja sebagai pondasinya. Steel As National Power, baja sebagai kekuatan nasional juga merupakan alat kontrol dan pengaruh utama terhadap hubungan dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasional.

Gambar Baja Impor
Produk Baja Impor

      Begitu pentingnya sektor industri ini, sehingga pemerintah diharapkan mampu untuk melindungi produsen baja dalam negeri. Masih terkait dengan membanjirnya produk besi dan baja impor di Indonesia, terdapat harapan besar agar pemerintah segera meningkatkan peraturan terkait safeguard. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan guna memberikan perlindungan terhadap sektor industri baja nasional sesuai dengan aturan yang disepakati oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), selama produk yang membanjir di pasar domestik kita terbukti menggunakan harga dumping.
"Semua industri baja di Indonesia, baik hulu maupun hilir, harus sama-sama dilindungi oleh pemerintah."
Selain melindungi sektor industri baja dibagian hulu dengan mengeluarkan kebijakan anti dumping, pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan guna melindungi sektor industri baja ini dibagian hilir antara lain kewajiban menggunakan produk baja dalam negeri untuk seluruh proyek pembangunan nasional dan pemanfaatan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan benar, sehingga hanya produk baja impor dengan mutu dan kualitas yang sesuai standar saja yang bisa masuk di dalam pasar domestik Indonesia. Pemberian sertifikat SNI untuk produk baja impor juga harus dilakukan dengan lebih selektif dan ketat, sehingga mampu menekan laju peningkatan impor produk baja murah.

      Indonesia saat ini tengah gencar dalam melakukan pembangunan infrastruktur, dan hal ini memerlukan pasokan besi dan baja dalam jumlah yang memadai. Kebutuhan baja dalam negeri telah mencapai angka 17,46 juta ton tiap tahunnya, sedangkan kapasitas produksi Indonesia baru mampu memasok kebutuhan baja sebesar 14 Juta ton per tahun, sudah termasuk produksi dari PT Krakatau Steel dan PT Krakatau Posco. Artinya negara masih membutuhkan kebijakan produk baja impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Indonesia tidak mungkin menolak impor produk baja. Tetapi kebijakan impor tersebut tidak boleh mengancam keberlangsungan industri baja dalam negeri."
Indonesia tidak mungkin menolak impor produk baja selama didalam prakteknya tidak mengancam keberlangsungan industri baja dalam negeri. Salah satu permasalahan yang dialami oleh Indonesia dari produk baja impor ini adalah adanya praktik dumping yakni ketika harga penjualan barang impor jauh di bawah harga normal produksi dalam negeri. Berikut beberapa kerugian yang ditimbulkan dari praktik dumping :
  1. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis dengan barang tersebut.
  2. Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.
  3. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya perlindungan secara komperehensif terhadap industri baja dalam negeri baik secara Internasional maupun nasional, melalui penerapan ketentuan Anti Dumping. Anda sedang membaca artikel : "Jika Kebijakan Antidumping Dicabut Maka Negara Akan Kolap."

      Pengertian Anti Dumping adalah upaya yang dimaksudkan untuk memerangi atau mencegah praktek Dumping, yakni penjualan barang-barang di bawah biaya untuk tujuan anti persaingan. Berdasarkan Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia WTO (World Trade Organization) tentang anti dumping, Indonesia sebagai anggota WTO berhak untuk melindungi industri dalam negerinya apabila industri yang bersangkutan menderita kerugian sebagai akibat masuknya barang impor dari produk yang sama atau sejenis dengan harga yang tidak wajar (dumping dan subsidi). Anggota WTO diijinkan untuk mengambil tindakan anti dumping dan imbalan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri sebagai akibat masuknya barang impor dari produk yang sama atau sejenis dengan harga yang tidak wajar. Oleh hal tersebut pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagai otoritas penyelidikan dumping dan subsidi. KADI memiliki beberapa kewenangan dan tugas pokok antara lain :
  1. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya produk dumping yang menimbulkan kerugian bagi industri nasional barang sejenis.
  2. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi yang mengenai dugaan adanya produk dumping dan atau produk mengandung subsidi.
  3. Mengusulkan pengenaan bea masuk anti dumping dan atau bea masuk imbalan kepada Menperindag.
  4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menperindag.


Logo KADI
Komite Anti Dumping Indonesia

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) pada tahun 2015 yang lalu telah berhasil membuktikan bahwa eksportir produk baja asal China telah melakukan praktik dumping, yakni baja profil ketebalan lebih dari 80 milimeter yang masuk kelompok H & I Section dengan nomor pos tarif HS 7216.33.000 dan HS 7216.32.000. Sesuai dengan hasil rekomendasi KADI, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping mengenakan bea masuk tambahan atas produk besi atau baja impor dari China yang terbukti dumping dengan tarif 11,95 %. Baru-baru ini KADI juga telah melakukan penyelidikan sunset review mengenai adanya kemungkinan kerugian masih tetap berlanjut dan / atau dumping dan kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan anti dumping dihentikan terhadap produk impor Plat Baja Lembaran Canai Panas (Hot Rolled Plate) yang terdaftar dalam pos tarif 7208.51.00.00 dan 7208.52.00.00 yakni produk canai lantaian dari besi atau baja dengan lebar 600 mm dengan ketebalan maksimal 10 mm asal China, Singapura, dan Ukraina. Berdasarkan rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Kementerian Keuangan akhirnya memperpanjang tiga tahun sanksi pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk Plat Baja Lembaran Canai Panas  (Hot Rolled Plate) asal China, Singapura, dan Ukraina. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.50/PMK.010/2016 yang terbit pada 31 Maret 2016,  tarif BMAD dikenakan bervariasi tergantung asal negara pengekspor terhitung sejak 1 April 2016 hingga 31 Maret 2019. Tarif tertinggi BMAD dikenakan atas impor hot rolled plate dari Singapura, yakni sebesar 12,5 %. Sedangkan tarif BMAD untuk produk serupa dari Ukraina ditetapkan sebesar 12,33 % dan dari China 10,47 %.

Kebijakan Anti Dumping Melindungi Negara Dari Kolap


      Fakta temuan KADI diatas memperlihatkan secara jelas, bahwa kebijakan antidumping sangat penting untuk melindungi industri nasional dari unfair trade. Jika kebijakan anti dumping dicabut maka yang terancam bukan hanya industri baja tetapi juga negara. Negara akan kolap, dalam hal ini NKRI tergadaikan. Praktek dumping produk baja impor dapat mengakibatkan produk baja domestik kalah bersaing serta mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, dan dapat memicu rentetan dampak beruntun yang mengikuti seperti pemutusan hubungan kerja, terjadinya pengangguran hingga kebangkrutan industri nasional.

      Oleh karena hal tersebut perlu adanya rasa nasionalisme dalam menanggapi isu anti dumping. Praktek dumping dan unfair trade lainnya merupakan sebuah ancaman yang nyata terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Dalam sejarah perjalan bangsa, Bung Karno sebagai The FoundingFather sekaligus penggagas Proyek Besi Baja Trikora (cikal bakal PT Krakatau Steel) pernah mengobarkan semangat kemandirian, termasuk kemandirian di bidang ekonomi. Dalam semboyan Tri Sakti yakni:
  1. Berdaulat dalam berpolitik
  2. Berdikari dalam ekonomi
  3. Berkebudayaan dalam beragama
Untuk mencapai cita-cita kemandirian tersebut, sudah seharusnya semangat Nasionalisme ini menjadi landasan utama seluruh pelaku industri baja di Indonesia baik hulu sampai ke hilir. Produk nasional harus mendapatkan prioritas dibandingkan produk baja impor. Pemerintah dan pelaku bisnis juga diharapkan mampu bersinergi dalam mewujudkan Industri nasional yang tangguh.

      Sekian ulasan dari kami, tulisan ini dibuat dalam rangka turut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI dan mengikuti kontes SEO yang diadakan oleh http://www.skksmedia.com dan http://www.kontakmedia.com dengan tema "Jika Kebijakan Anti Dumping Dicabut Maka Negara Akan Kolap". Penulis berharap artikel sederhana ini dapat menjadi pendorong dan sekaligus semakin menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan kepedulian terhadap kemajuan industri baja nasional. Secara pribadi penulis menyampaikan terimakasih dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan.

Salam hormat,

Denni Ardianto
(Karyawan PT Krakatau Steel - NIK 11880)
Posting Komentar